10 Capain 2010 Versi SBY: Kebenaran Publik?

Oleh: Irawan, Ketua Dewan Syuro Forum Remaja Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika membuka Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center, memaparkan 10 capaian yang diraih pemerintah pada tahun 2010 (www.nasional.kompas.com 10/1/2011).
Sepuluh capaian menurut SBY, pertama, ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat. Hal ini, misalnya, tecermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik. Kedua, sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Ketiga, stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Keempat, pemberantasan korupsi dan penegakan hokum mencatat sejumlah prestasi. Kelima, keamanan dalam negeri terjaga dengan baik. Keenam, hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan. Ketujuh, angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Kedelapan, beberapa indikator ekonomi Indonesia yang penting mencatat rekor baru sepanjang sejarah misalnya cadangan devisa Indonesia pada Desember lalu mencapai hingga 96 juta dollar AS dan Indonesia tercatat ke dalam kelompok 16 negara dengan angka pendapatan domestrik bruto yang bagus. Kesembilan, pengembangan UKM, koperasi, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat berjalan semakin baik di seluruh daerah. Terakhir, Indonesia makin berperan dalam kancah dunia, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, pemeliharaan perdamaian dunia, maupun perubahan iklim. Namun, satu pertanyaan yang muncul, apakah faktanya seperti itu?

Kondisi Real

Data BPS tahun 2010, menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia sekitar 13,33% atau sekitar 31 juta jiwa. Angka tersebut didasarkan pada data jumlah penduduk resmi hasil sensus. Padahal, masih banyak orang miskin yang tidak tercatat, terutama di kota-kota besar. Kemudian, pemerintah sebenarnya harus bertanggung jawab pada penduduknya yang menganggur. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010 memperlihatkan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 8.592.490 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk di dalamnya kategori pengangguran terselubung, yang jumlahnya tidak sedikit. Fakta tersebut, tidak dijadikan jaminan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Makanya, tak ayal banyak penduduk yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Dengan skill dan pengetahuan terbatas, juga pengawasan yang tidak ketat dari pemerintah, banyak tenaga kerja Indonesia menjadi korban kekerasan di luar negeri. Belum lagi, permasalahan Angka Partisipasi Murni (APM) yang terus menurun persentasenya setiap kenaikan jenjang pendidikan. Contoh, tahun 2009, APM jenjang SD/sederajat sebesar 94.37%, SMP/sederajat 67.43%, dan SMA/sederajat 45.11%. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagaian besar penduduk Indonesia tidak berkualitas. Oleh karenanya, sangat sedikit sumber daya manusia Indonesia yang mampu menciptakan dan menguasai teknologi.

            Dalam bidang ekonomi, SBY mengklaim, ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik. Padahal, perputaran uang lebih banyak di bursa saham yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan rentan dengan inflasi. Sekitar 60% uang berputar di bursa saham, sisanya dalam sektor riil. Bahkan, uang yang berputar di luar Pulau Jawa, kurang dari 10% uang yang berputar secara nasional. Makanya tidaklah aneh, banyak penduduk di luar pulau jawa yang hidupnya miskin, harga barang juga tinggi. Kemudian, mengenai niali ekspor, justru Indonesia termasuk negara pengimpor komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya minyak dan bahkan mengimpor beras. Menurut pengamat migas Effendi Siradjudin, produksi minyak Indonesia mencapai 900.000 barel per hari, dan 50 persen dikirim keluar negeri mengingat 87 persen sektor migas dikuasai oleh asing. Kebutuhan minyak Indonesia sendiri mencapai 1,4 juta barel per hari, sehingga masih perlu impor 950.000 barel per hari. Kemudian, mengenai cadangan devisa, perlu diingat, tenaga kerja Indonesia menyumbang devisa yang sangat besar. Sumbangan devisa tersebut harus dibayar dengan kekerasan yang diterima para tenaga kerja di luar negeri. Sementara di dalam negeri pemerintah saling lempar tanggung jawab.

Selanjutnya, kondisi politik Indonesia tidak bisa serta-merta dikatakan stabil, sebelum melihat kondisi sebenarnya. Kondisi perpolitikan, baik di level pusat maupun daerah, sarat dengan kepentingan. Di level pusat, terlihat pertarungan kepentingan antara partai-partai berkuasa. Belum lagi, apabila dikaitkan dengan politik pencitraan guna meraup suara di 2014. Semua parpol seolah bermuka dua. Sudah dapat dikatakan, sekarang ini susah mencari parpol yang benar-benar memperjuangkan rakyat. Para pejabat dan para politisi hanya janji, janji, dan janji. Sementara rakyat lapar, lapar, dan lapar. Dalam pembuatan berbagai kebiajkan di DPR misalnya, tidak ada perumusan kebijakan yang berorientasi pada rakyat, semuanya lebih mementingkan kepentingan individu dan partai. Contoh, dikeluarkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan dalih memandirikan daerah, padahal menyengsarakan masyarakat di daerah. Sebagai contoh, belum lama ini mendengar akan diberlakukannya “pajak warteg”. Di level daerah, yang terjadi adalah karut marut pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), hingga terjadi pertumpahan darah antara pendukung masing-masing kandidat. Belum lagi banyak daerah yang ingin dimekarkan. Secara politis, pemekaran didasarkan pada kepentingan elit daerah. Kemudian, belum lama ini muncul isu dibahasnya RUUK DIY, secara khusus. Secara umum, terjadi banyak permasalahan di daerah-daerah yang mendapat status otonomi khusus, seperti Papua, NAD, DIY, dan DKI Jakarta. Seperti di Papua dan NAD, isu disintegrasi masih menguak ke tengah-tengah masyarakat.

            Dalam bidang hukum, masih banyak kasus-kasus hukum tidak terselesaikan. Menjadi berita hangat ketika kasus Gayus Tambunan muncul ke permukaan. Tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan sendiri, tetapi secara struktural melibatkan pejabat-pejabat tinggi lingkungan kementerian keuangan. Bahkan para penegak hokum pun dapat disuap. Tidak hanya itu, kasus-kasus lain yang muncul ke media seperti kasus Anggodo Widjoyo, Bank Century, dan lain sebagainya tidak terselesaikan secara final. Seolah-olah terdapat skenario di balik semua kasus yang ada. Seperti fenomena gunung es, sebenarnya masih banyak kasus yang tidak terungkap ke publik. Dengan masih banyaknya pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, maka akan berefek pada buruknya kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Sekarang, budaya korupsi sudah tertransfer ke daerah. Tujuan diberlakukannya desentralisasi, yaitu untuk mendekatkn pelayanan kepada masyarakat tidaklah terwujud. Konsep dan tata kelola terus berubah, tetapi hasil tetaplah sama.

Buah Penerapan Kapitalisme

            Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak berhasil dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kondisi seperti itu kalau kita cermati, sebenarnya tidaklah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Fakta tersebut sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah tidak mengetahui akar permasalahan dari masalah-masalah tersebut. Memang muncul ide reformasi birokrasi yang diejawantahkan menjadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi, sampai saat ini tidak terlihat hasil yang ditunjukkan dari konsep reformasi birokrasi dan kinerja para pejabatnya. Dengan kata lain, masalah-masalah tersebut tetap eksis dan bahkan bermutasi.

            Apabila kita cerdas, maka mungkin tidak aneh dalam penyelenggaraan pemerintahan mendengar kata kompromi politik, konflik kepentingan, partai penguasa dan partai oposisi, korupsi, demokrasi, hokum dan HAM, ekonomi pasar, pasar modal, dan lain sebagainya, maka sebenarnya hal tersebut merupakan buah dari penerapan kapitalisme di Indonesia. Pemerintah tidak harus menyangkal argument tersebut, karena pada faktanya pemerintah menjalankan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme yang menjunjung tinggi individualisme atau kepentingan golongan menyebabkan pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip transaksionalisme. Alhasil, korupsi, kemiskinan, pengangguran, perebutan kekuasaan, juga kebodohan terjadi di mana-mana.